Bahan APBDes
BAHAN APBDes Merujuk pada akselerasi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja […]
Tata Kelola Pembangunan Desa
Tata Kelola Pembangunan Desa
Bahan RKPDes
BAHAN RKPDes Berpedoman pada akselerasi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa
Bahan RPJMDes
BAHAN RPJMDes Berdasarkan akselerasi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Permendagri 114/2014 vs Permendesa PDTT 21/2020 Gagal Pahamnya Menteri, Pembina Dan Pendamping
PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 vs PERMENDESA PDTT NOMOR 21 TAHUN 2020 Selain program Pemutakhiran Data SDGs Desa yang konten datanya menunjukkan jelas Kementerian Desa PDTT merampas kewenangan Kemendagri, ada
Peta Jalan Penyelenggaraan Pembangunan Desa
PETA JALAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA Selain mengatur perencanaan pembangunan desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 juga mengatur bagaimana pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sebagaimana penjelasan berikut. Pembangunan desa dikoordinasikan oleh kepala desa
Peta Jalan Penyelenggaraan Pembangunan Desa Read More »
Perencanaan Yang Baik Jantung Kemandirian Desa
PERENCANAAN YANG BAIK JANTUNG KEMANDIRIAN DESA Satu desa, satu rencana dan satu anggaran merupakan semangat dan perspektif yang paling menonjol dalam UU Desa. Semangat ini sejalan dengan prinsip kewenangan asal
Perencanaan Yang Baik Jantung Kemandirian Desa Read More »
Prinsip Dalam Perencanaan Pembangunan Desa
PRINSIP DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa harus melaksanakan sistem perencanaan pembangunan secara partisipatif. Acuan atau landasan operasional yang dipakai adalah sebagaimana
Prinsip Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Read More »
Pendataan SDGs Desa Varian Baru Tumpang Tindih Data Sistem Informasi Desa
PENDATAAN SDGs DESA VARIAN BARU TUMPANG TINDIH DATA SISTIM INFORMASI DESA Pemutakhiran IDM 2021 berbasis SDGs Desa dimana aktivitas pendataannya mengklaim sebagai upaya pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi,
Pendataan SDGs Desa Varian Baru Tumpang Tindih Data Sistem Informasi Desa Read More »
Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes
TIM PENYUSUN RPJMDES DAN RKPDES Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dalam pasal 8 dan pasal 33 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa lahirnya Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu
Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes Read More »
Pengganti Sebutan Dokumen Pembangunan Dan Keuangan
PENGGANTI SEBUTAN DOKUMEN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN Sebutan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sekarang ini sudah diganti dengan sebutan LPKA (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran), yaitu laporan setiap item atau titik kegiatan anggaran yang
Pengganti Sebutan Dokumen Pembangunan Dan Keuangan Read More »
RPJMDes harus Berkerakyatan
RPJMDes HARUS BERKERAKYATAN Perencanaan adalah rangkaian tindakan secara berurutan dan bertahap dalam pemanfaatan tenaga, biaya, alat, dan waktu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah proses yang diselenggarakan oleh organisasi
RPJMDes harus Berkerakyatan Read More »
Tanah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Desa
TANAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA Persoalan tanah di desa yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintahan Desa sering kali dan bahkan sampai sekarang masih banyak yang menjadi polemik di desa. Lalu
Tanah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Desa Read More »
Menejemen Pedagang Bakso
MENEJEMEN PEDAGANG BAKSO Memprihatinkan sekali, kabar dari berbagai daerah, masih banyak perangkat desa yang tidak difungsikan sesuai dengan tupoksinya, terutaman sekdes sebagai koordinator PPKD dan Verifikator, serta kaur keuangan sebagai
Menejemen Pedagang Bakso Read More »
Menejemen Pedagang Soto
MENEJEMEN PEDAGANG SOTO Miris memang, info dari berbagai daerah, masih banyak elemen pemerintahan dan kemasyarakatan di desa yang tidak difungsikan sesuai dengan tupoksinya, terutama urusan pengelolaan keuangan dan pelaksana pembangunan.
Menejemen Pedagang Soto Read More »
Musyawarah Di Desa Yang Ideal
MUSYAWARAH DI DESA YANG IDEAL Kita berasumsi bahwa tidak ada desa yang tidak melakukan musyawarah desa (Musdes). Apakah dalam pelaksanaanya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat atau hanya
Musyawarah Di Desa Yang Ideal Read More »
Macam Macam Musyawarah Desa
MACAM-MACAM MUSYAWARAH DESA Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, Musyawarah Desa itu ada 2 macam, yaitu Musdes Regular dan Musdes Insidensial. Musdes Regular itu ada 2 macam, yaitu: Musdes RPJMDes
Macam Macam Musyawarah Desa Read More »
Rakyat Terluka SID KEMENDES Dicabik
Link webset SID KEMENDES https://sid.kemendesa.go.id/ masih bisa dibuka dengan peramban tertentu, misalnya dengan peramban bawaan handphone tertentu. Tetapi konten DANA DESA, APBDES, dan BLTDD tidak bisa dibuka. Tentang 3 (tiga) kontern
Rakyat Terluka SID KEMENDES Dicabik Read More »
Pendamping PKH Siapa Bermain?
Pendamping PKH Siapa Bermain? Tulisan ini diunggah sehubungan banyak pertanyaan dan permintaan pencerahan atas Program yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial, yaitu Program Keluarga Harapan, terkait dengan Pendamping nya. Oleh sebab
Pendamping PKH Siapa Bermain? Read More »
Tugas Dan Fungsi Pendamping Di Desa
Tugas Dan Fungsi Pendamping Di Desa Perbedaan mendasar model pendampingan paska ditetapkannya Undang Undang Desa adalah ada tuntutan terhadap para Pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara
Tugas Dan Fungsi Pendamping Di Desa Read More »
Prinsip Prinsip Desa Membangun
Prinsip Prinsip Desa Membangun Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, prinsip-prinsip Desa Membangun dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Desa mempunyai perencanaan mandiri. Artinya bahwa dalam merumuskan perencanaan pembangunan desa
Prinsip Prinsip Desa Membangun Read More »
Aktor Demokrasi Di Desa
Aktor Demokrasi Di Desa Dalam rangka menciptakan, mengembangkan, dan merawat demokrasi di desa, manakala kita merujuk pada substansi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, maka sesungguhnya
Aktor Demokrasi Di Desa Read More »
Anggaran Operasional Dan Rencana Kerja BPD Atau Program Kegiatan LKD
Anggaran Operasional Dan Rencana Kerja BPD Atau Program Kegiatan LKD Sebenarnya, anggaran Operasional dan Rencana Kerja atau Kegiatan untuk BPD, dan untuk LKD (LPM, PKK, KARTAR, LINMAS, KADER POSYANDU, RT,
Anggaran Operasional Dan Rencana Kerja BPD Atau Program Kegiatan LKD Read More »
Musyawarah Dusun Atau Wilayah
Musyawarah Dusun Atau Wilayah Dalam rangka Musdes dan Musrenbangdes, harus dilakukan dulu Musdus atau Muswil. Musdus bagi desa yang terdiri lebih dari 1 perdikan. Muswil / Mus-RW bagi desa yang
Musyawarah Dusun Atau Wilayah Read More »
Performen Pos Pelayanan Terpadu
Performen Pos Pelayanan Terpadu Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat
Performen Pos Pelayanan Terpadu Read More »
Akronim Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa
AKRONIM DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Nomor 20 Tahun 2018 dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa terdapat banyak sebutan
Akronim Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Read More »
Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Permendagri no 20 th 2018) 1. Uang desa harus masuk RKD (Rekening Kas Desa) dulu sebelum dibelanjakan, yang meliputi: a. PAD dari seluruh aset desa, termasuk
Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Read More »
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swadaya (2 Kasi 2 Kaur)
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swadaya (2 Kasi 2 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swadaya (2 Kasi 2 Kaur) Read More »
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swakarya (3 Kasi 2 Kaur)
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swakarya (3 Kasi 2 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swakarya (3 Kasi 2 Kaur) Read More »
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swakarya (2 Kasi 3 Kaur)
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swakarya (2 Kasi 3 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swakarya (2 Kasi 3 Kaur) Read More »
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swasembada (3 Kasi 3 Kaur)
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swasembada (3 Kasi 3 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swasembada (3 Kasi 3 Kaur) Read More »
