BUMdes

KONSEKUENSI HUKUM JIKA PERDES PENYERTAAN MODAL TIDAK DIDAHULUI ANALISIS USAHA Oleh: NUR ROZUQI* Menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang penyertaan modal tanpa terlebih dahulu melakukan analisis usaha merupakan bentuk kelalaian dalam […]

KONSEKUENSI HUKUM PENYERTAAN MODAL TANPA PERDES Oleh: NUR ROZUQI* Penyertaan modal desa ke BUMDes tanpa terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) merupakan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola keuangan desa yang

PENGERTIAN PENYERTAAN MODAL DALAM APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Penyertaan modal dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah proses pengalihan sebagian kekayaan desa menjadi modal atau saham pada suatu badan

LAPORAN SEMESTERAN BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Laporan Semesteran BUMDes adalah bentuk pertanggungjawaban berkala yang disusun setiap enam bulan sekali oleh pengurus BUMDes. Laporan ini mencakup perkembangan usaha dan realisasi penggunaan

LAPORAN PENGAWASAN BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Laporan Pengawasan BUMDes yang mencakup hasil audit internal dan eksternal adalah dokumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan usaha desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan

LAPORAN TAHUNAN BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Laporan Tahunan BUMDes adalah dokumen strategis yang mencerminkan kinerja, tantangan, dan arah pengembangan usaha desa selama satu tahun. Laporan ini wajib disusun oleh pengurus

LAPORAN KEUANGAN BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Laporan keuangan BUMDes adalah alat utama untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja usaha desa. Tiga komponen utama yang wajib disusun secara berkala adalah

PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL BUMDES DARI APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Pertanggungjawaban penyertaan modal BUMDes dari APBDes adalah proses penting untuk memastikan bahwa dana desa yang diinvestasikan ke BUMDes digunakan secara transparan,

MENYUSUN RENCANA PENGGUNAAN MODAL YANG EFEKTIF Oleh: NUR ROZUQI* Untuk menyusun rencana penggunaan modal yang efektif, terutama dalam konteks BUMDes dan APBDes, Anda perlu menggabungkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan usaha dengan

PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BUMDES DARI APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Penggunaan penyertaan modal untuk BUMDes dari APBDes adalah bentuk investasi desa yang bertujuan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Peraturan Desa (Perdes) tentang Penyertaan Modal BUMDes adalah regulasi yang mengatur pemisahan kekayaan desa untuk dijadikan modal pada Badan Usaha Milik

PROPOSAL ANALISA KELAYAKAN USAHA BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Proposal Analisa Kelayakan Usaha BUMDes adalah dokumen penting yang digunakan untuk menilai apakah suatu unit usaha yang direncanakan oleh BUMDes layak dijalankan

PENYERTAAN MODAL BUMDES DARI APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Penyertaan modal BUMDes dari APBDes adalah mekanisme strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui investasi langsung ke Badan Usaha Milik Desa. Berikut uraian

PETA JALAN BUMDES LAYAK BEROPERASI Oleh: Nur Rozuqi Badan Usaha Milik Desa, merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan

BIMTEK TATA KELOLA DAN NIAGA BUMDES Bahwa pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijlankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana

BIMBINGAN TEKNIK TATA KELOLA DAN NIAGA BADAN USAHA MILIK DESA BAGI PELAKSANA OPERASIONAL PENASEHAT DAN PENGAWAS BUMDES PENDAHULUAN Bahwa pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijlankan oleh Pemerintah

BUMDes HARAPAN MASA DEPAN MASYARAKAT DESA. Oleh : Tata Setiawan Nataatmadja, SE Dalami maksud dan tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa, segera inventarisir Penduduk Pelaku Kegiatan Usaha, himpun mereka dan

Potret Badan Usaha Milik Desa Setelah lebih dari sepuluh tahun program Bumdes digulirkan, yaitu sejak tahun 2008, tetapi keberadaannya masih jauh dari harapan. Para pemangku desa banyak yang mengelola Bumdes

Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 3) Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalender kegiatan

Peta Jalan Menuju Kerjasama Bumdes Dengan Pihak Ketiga Sampai awal tahun 2021 ini realitanya masih teramat banyak desa yang belum punya Bumdes dan/atau Bumdes nya tidak jelas keberadaannya. Kondisi seperti