Posisi Ganda Anggota BPD Posisi ganda anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa tidak semuanya dilarang, ada posisi ganda yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: A. Berdasarkan Permendagri 110/2016 yang tidak boleh mendaftar BPD dimensi hukum antara lain: 1. Kades. 2. Prgkt desa (Sekdes, Kaur, Kasi, Kasun). 3. …
Potret Badan Usaha Milik Desa Setelah lebih dari sepuluh tahun program Bumdes digulirkan, yaitu sejak tahun 2008, tetapi keberadaannya masih jauh dari harapan. Para pemangku desa banyak yang mengelola Bumdes secara asal-asalan, bahkan tidak sedikit uang rakyat tersebut dirampok melalui Bumdes secara berjama’ah. Hal ini perlu disampaikan karena kenyataan di lapangan modus perampokan dana Bumdes …
Tahapan Penyusunan Perdes APBDes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berkenaan dibuat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan, dan/atau apabila pada akhir bulan Oktober belum selesai menjadi Perdes, maka ada toleransi sampai paling lambat 31 Desember tahun berjalan atau sehari sebelum tahun anggaran berkenaan. Adapun tahapan dalam membuat APBDes itu dapat diuraikan sebagai …
Alur Penerbitan Peraturan Desa Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa adalah sebagai berikut : I. Perencanaan. 1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa 2. Masukan dari masyarakat II. Penyusunan (BPD/Kades) …
Postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Postur Anggaran Pendapatn Dan Belanja Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut: ==1. Pendapatan Desa 1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari : = Hasil Usaha Desa Hasil Pengelolaan Kas Desa Hasil Pengelolaan Pasar Desa Hasil Pengelolaan Pasar Hewan Hasil Pelelangan Ikan …
Macam-macam Keberadaan APBDes APBDes itu dokumen publik, artinya rakyat berhak tahu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasinya. Kedudukan hukumnya adala Perdes, dirancang dan disampaikan oleh Kades kepada BPD untuk dibahas dengan kemungkinan hasilnya: 1. Disepakati tanpa catatan. 2. Disepakati dengan catatan. 3. Ditolak dengan alasan hukum. Realita di lapangan, keberadaan APBDes menjadi …
Pidana Bagi Pemalsu Tanda Tangan Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat …
Pidana Bagi Pendamping Dan Penerima PKH Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011, sebgaimana BAB VIII Ketentuan Pidana, ditentukan bahwa pendamping sosial dan/atau siapapun (termasuk penerima manfaat) yang memalsukan data verifikasi dan validasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan bagi warga …
Tumpang Tindih Bantuan Terdampak Covid-19 Indikasi tumpang tindih program bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19 semakin nyata. Agar tidak menjadi polemik dan kegaduhan, masyarakat perlu mengetahui dan memahami detail bantuan sosial tersebut, antara lain: 1. PKH 2. BPNT 3. BLT Dana Desa 4. BLT Kementerian/kemensos 5. BLT APBD 6. Sembako APBN 7. Sembako APBD 8. Sembako …
Jabatan Ganda Dalam Pemerintahan Desa Berbagai pertanyaan masih saja bermunculan setiap hari dari hampir semua wilayah di Indonesia, antara lain: 1.Bolehkah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota BPD menjadi pengurus, anggota, atau simpatisan parpol? 2.Bolehkah Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, pengurus LPM, pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengurus Posyandu, Ketua RT atau Ketua RW …
Kades Dapat Diusulkan Pemberhentian Oleh BPD Dalam Permendagri nomor 46 tahun 2016, pasal 3, ayat (1) berbunyi: “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.” Kemudian dalam Permendagri nomor 66 tahun 2017, pasal 8, ayat (2), menjelaskan …
SK Perangkat Desa Tragis memang, baru saja dapat kabar lagi dari salah satu daerah, bahwa atas petunjuk oknum kepala dinas kabupaten nya, kalau SK Penetapan Perangkat Desa dalam rangka penyesuaian dengan Permendagri 84/2016 itu SK nya kolektif. Mungkin tulisan saya yang lalu ini bisa mencerahkan kita semua lagi. SK PERSONAL DAN SK KOLEKTIF Mohon dipahami, …
Fakta Tentang Badan Permusyawaratan Desa Bahwa fakta yang termonitor Tetang Pendamping Lokal Desa (PLD) dari informan di sebagian besar daerah seluruh Indonesia antara lain: 1. Pendamping Lokal Desa dengan ijazah tidak spesifikasi 2. Pendamping Lokal Desa hasil paketan 3. Pendamping Lokal Desa hasil titipan 4. Pendamping Lokal Desa hasil kaplingan 5. Pendamping Lokal Desa hasil …
Fakta Tentang Badan Permusyawaratan Desa Bahwa fakta yang termonitor Tetang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari informan di sebagian besar daerah seluruh Indonesia antara lain: 1. BPD sekedar dilantik. 2. BPD dibimtek abal-abal. 3. BPD dianggarkan insentif yang rendah. 4. BPD dipaksa tanda tangan dokumen yang tanpa dimusyawarahkan. 5. BPD dikambing hitamkan oleh Pemdes ketika menolak …
Fakta Tentang Kepala Desa Bahwa fakta yang termonitor Tetang Kades dari informan di sebagian besar daerah seluruh Indonesia antara lain: 1. Kades mencalonkan diri dengan ijazah Paket. 2. Kades berijazah palsu 3. Kades hasil pilkades yang money politic. 4. Kades hasil pilkades yang mistis (ada keterlibatan dukun). 5. Kades dibimtek abal-abal. 6. Kades dikasih Siltap …
Fakta Tentang Perangkat Desa Bahwa fakta yang termonitor Tetang Perangkat Desa dari informan di sebagian besar daerah seluruh Indonesia antara lain: 1. Perangkat Desa asal ditunjuk Kades 2. Perangkat Desa tidak ber SK 3. Perangkat Desa tidak dilantik 4. Perangkat Desa dilantik abal-abal (tidak diberi SK) 5. Perangkat Desa hasil proses test abal-abal (formalitas) 6. …
Rencana Kerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan legeslasi di desa, BPD itu harus punya Rencana Kerja yang terdiri atas Rencana Kerja Periode (6 tahun) dan Rencana Kerja Tahunan, dan setidaknya meliputi: 1. Rencana Kerja Penyelenggaraan Administrasi; Rencana Kerja dalam penyelenggaraan administrasi BPD ini dilakukan oleh Staf BPD atas arahan Sekretaris …
Desa Manipulatif Masih ingat dengan “Desa Fiktif” atau “Desa Siluman”? Ya pada tahun 2017, sebelum rame dibincangkan tahun 2019, saya sudah dapat kabar tentang Desa Fiktif atau Desa Siluman itu dari beberapa daerah. Sekarang saya dapat kabar lagi tentang kategori sebuah Desa baru yang saya menyebutnya “Desa Manipulatif” yaitu desa yang menurut data validnya dan …
Perbandingan Membangun Desa Dengan Desa Membangun Tidak jarang para pemangku desa sampai saat ini belum bahkan tidak memahami bahwa pembangunan desa di era berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 coraknya sudah berbeda sama sekali dengan di era Undang Undang sebelumnya. seiring dengan diberlakukannya azas Rekognisi dan Subsidiaritas bagi desa, maka kedua azas tersebut dalam …
Perbandingan Membangun Desa Dengan Desa Membangun Selengkapnya »
Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Demokrasi Desetralisasi Negara Indonesia adalah negara yang dengan segenap kebhinnekaannya secara konsesus memilih sebagai negara demokrasi dengan sistem ketatanegaraan desenteralisasi. Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 melengkapkan sistem tata pemerintahan Indonesia menjadi 4 (empat) strata, yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan atau Pemerintahan Kota, serta Pemerintahan Desa. Artinya, pemerintahan ditingkat …
Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Demokrasi Desetralisasi Selengkapnya »
Regulasi yang Harus Diterbitkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Yang perlu disiapkan oleh Pemerintahan Desa baik berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah : 1. Peraturan Desa tentang RKPDes (Pasal 34 ayat 3 poin c). 2. Peraturan Desa tentang APBDes yang disahkan selambat-lambatnya 31 Desember (Pasal 38 ayat …
Cermati Pendapatan Lainnya Desa Sebelum kita cermati secara mendalam, sebaiknya kita baca dan pahami dulu Pasal 14 Permendagri nomor 20 tahun 2018 berikut: Pasal 14 Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi diDesa; c. penerimaan …
Cermati Dana Transfer Masuk Ke Desa Sebelum kita cermati secara mendalam, sebaiknya kita baca dan pahami dulu Pasal 13 Permendagri nomor 20 tahun 2018 berikut: Pasal 13 (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis: a. dana Desa; b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerahkabupaten/kota; c. alokasi …
Cermati Pendapatan Asli Desa Sebelum kita cermati secara mendalam, sebaiknya kita baca dan pahami dulu Pasal 12 Permendagri nomor 20 tahun 2018 berikut: Pasal 12 (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. hasil usaha; b. hasil aset; c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan d. …
Kedudukan Hukum LPJ Dan LPPDes Dalam tulisan saya berjudul “PENGGANTI SEBUTAN DOKUMEN KEUANGAN” bahwa penyebutan secara tertulis “LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)” dan “LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)” berdasarkan era keberlakuannya itu memiliki kedudukan hukum yang berbeda dalam Undang-undang yang mengatur tentang desa. Sebutan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)” itu diberlakukan di era UU 5/1979. Kedudukan hukumnya hanya sekedar …
Fungsi Dan Tugas Institusional Dan Personal Kegiatan Anggaran Pemerintahan Desa Tulisan ini saya rilis kembali dengan sebagian editing, atas dasar realita di akhir-akhir ini semakin jelas dan merata di hampir seluas NKRI, adanya upaya tirani terhadap BPD dan diktator terhadap rakyat. Realita perlakuan terhadap BPD antara lain: 1. BPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan perencanaan …
Fungsi Dan Tugas Institusional Dan Personal Kegiatan Anggaran Pemerintahan Desa Selengkapnya »
Perubahan Perdes APBDes Dan Perkades Penjabaran APBDes Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dalam pasal 40 sampai dengan pasal 42 apabila dibaca dengan cerdas, maka dapat disarikan sebagai berikut: 1. Bahawa perubahan APBDes itu dapaty dilakukan apabila: terjadi penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa; penghematan belanja; pergeseran anggaran antar pos bidang; dan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya; …
Perubahan Perdes APBDes Dan Perkades Penjabaran APBDes Selengkapnya »
PPKD, PKA, TPK Dan TIMWAS Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015, nomor 18 tahun 2018, dan nomor 110tahun 2016, perihal PPKD, PKA, TPK dan TIMWAS dapat diuraikan sebagai berikut: A. Akronim: 1. PPKD = Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. 2. PKA = Pengelola Kegiatan Anggaran. 3. TPK …
Kedudukan BPD Dalam Kegiatan Anggaran Desa 3 posisi penting bagi BPD dalam kerangka penyelenggaraan p3merintahan, pelaksanaan pembanguna, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang diatur dalam UU 6/2014, PP 34/2014, PP 47/2015, Permendagri 114/2014, 20/2018, 46/2016, dan 110/2016, yaitu: 1. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, BPD adalah mitra Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. …
Indikator Keterbukaan Pemerintah Desa Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan, yaitu: 1.Indikator pertama, sistem pemberian informasi pada publik. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi seperti persyaratan, biaya, waktu dan prosedur …
