Tata Kelola Desa 31 >> PALIRA

BIMTEK TATA KELOLA DESA UNTUK KADES, SEKDES, BPD, KAUR, KASI, KASUN/KADUS, LKD, KADER, DAN PETUGAS DESA SECARA VIRTUAL

1 Komentar / Tata Kelola Desa / Oleh Nur Rozuqi

BIMTEK TATA KELOLA DESA UNTUK KADES, SEKDES, BPD, KAUR, KASI, KASUN/KADUS, LKD, KADER, DAN PETUGAS DESA SECARA VIRTUAL Lebih MURAH Lebih EFEKTIF Lebih EFESIEN Materi dan Hasil Bimteknya dijamin lebih BERKUWALITAS Dengan Petunjuk dan Ridho Alloh SWT, Tuhan YME, Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek Palira) selalu berusaha membantu para pemangku desa dan masyarakat …

BIMTEK TATA KELOLA DESA UNTUK KADES, SEKDES, BPD, KAUR, KASI, KASUN/KADUS, LKD, KADER, DAN PETUGAS DESA SECARA VIRTUAL Selengkapnya »

Paket Bimtek Dan Pendampingan Palira

PAKET BIMTEK DAN PENDAMPINGAN PALIRA Dengan Petunjuk dan Ridho Alloh SWT, Tuhan YME, Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek Palira) selalu berusaha membantu para pemangku desa dan masyarakat Nusantara dalam menerapkan Tata Kelola , Tata Niaga, dan Tata Sosial desa di atas landasan Rekognisi dan Subsidiaritas yang Partisipatif dan Transparan. Kali ini PusBimtek Palira …

Paket Bimtek Dan Pendampingan Palira Selengkapnya »

Perubahan Perdes APBDes Dan Perkades Penjabaran APBDes

4 Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Keuangan Desa / Oleh Nur Rozuqi

PERUBAHAN PERDES APBDES DAN PERUBAHAN PERKADES PENJABARAN APBDES Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dalam pasal 40 sampai dengan pasal 42 apabila dibaca dengan cerdas, maka dapat disarikan sebagai berikut: 1. Bahawa perubahan APBDes itu dapaty dilakukan apabila: terjadi penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa; penghematan belanja; pergeseran anggaran antar pos bidang; dan penggunaan SiLPA tahun …

Perubahan Perdes APBDes Dan Perkades Penjabaran APBDes Selengkapnya »

Sistematika Laporan Badan Desa Lembaga Desa Dan Yayasan Desa

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa / Oleh Nur Rozuqi

SISTEMATIKA LAPORAN BADAN DESA, LEMBAGA DESA, DAN YAYASAN DESA. Pada pokoknya laporan pertanggungjawaban sebuah institusi itu dapat disitematikan sebagai berikut: 1. Sampul depan. 2. Pengantar 3. Daftar isi 4. Pendahuluan a. Muqodimah b. Dasar Hukum. c. Tujuan d. Profil Struktur organisasi 5. Realisasi Program a. Administrasi a.1. Buku a.2. Surat b. Kegiatan Semua bidang kegiatan …

Sistematika Laporan Badan Desa Lembaga Desa Dan Yayasan Desa Selengkapnya »

Perlunya Perkades Tentang Laporan Pertanggungjawaban LKD Dan LAD

1 Komentar / Regulasi, Tata Kelola Desa, Tata Kelola Keuangan Desa / Oleh Nur Rozuqi

PERKADES TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN LKD DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA LAINNYA YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHA DESA LPPDes adalah laporan yang mengacu dan sebagai pelaksanaan atas RKPDes, sedangkan LPRP-APBDes adalah laporan yang mengacu dan sebagai pelaksanaan APBDes. Kedua laporan tersebut mulai tahun 2019 berdasarkan Permendagri 46/2016 dan 20/2018 digabungkan dalam satu Perdes, yaitu Perdes Tentang LPPDes dan LPRP-APBDes. Karena …

Perlunya Perkades Tentang Laporan Pertanggungjawaban LKD Dan LAD Selengkapnya »

Kewenangan Mengatur Desa Adalah Mendagri Bukan Menteri Desa

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa / Oleh Nur Rozuqi

Kewenangan Mengatur Desa Adalah Mendagri Bukan Menteri Desa

Permendagri 114/2014 vs Permendesa PDTT 21/2020 Gagal Pahamnya Menteri, Pembina Dan Pendamping

10 Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pembangunan Desa / Oleh Nur Rozuqi

PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 vs PERMENDESA PDTT NOMOR 21 TAHUN 2020 Selain program Pemutakhiran Data SDGs Desa yang konten datanya menunjukkan jelas Kementerian Desa PDTT merampas kewenangan Kemendagri, ada lagi Pasal dalam Permendese PDTT Nomor 21 Tahun 2021 yang substansinya berbenturan dengan substansi yang diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, yaitu pasal 27 …

Permendagri 114/2014 vs Permendesa PDTT 21/2020 Gagal Pahamnya Menteri, Pembina Dan Pendamping Selengkapnya »

Peta Jalan Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pembangunan Desa / Oleh Nur Rozuqi

PETA JALAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA Selain mengatur perencanaan pembangunan desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 juga mengatur bagaimana pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sebagaimana penjelasan berikut. Pembangunan desa dikoordinasikan oleh kepala desa dan dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi pembangunan berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. …

Peta Jalan Penyelenggaraan Pembangunan Desa Selengkapnya »

Perencanaan Yang Baik Jantung Kemandirian Desa

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pembangunan Desa / Oleh Nur Rozuqi

PERENCANAAN YANG BAIK JANTUNG KEMANDIRIAN DESA Satu desa, satu rencana dan satu anggaran merupakan semangat dan perspektif yang paling menonjol dalam UU Desa. Semangat ini sejalan dengan prinsip kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus sendiri oleh desa, perspektif “satu desa, satu rencana, satu anggaran” dimaksudkan untuk dua hal. Desa mempunyai …

Perencanaan Yang Baik Jantung Kemandirian Desa Selengkapnya »

Prinsip Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pembangunan Desa / Oleh Nur Rozuqi

PRINSIP DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa harus melaksanakan sistem perencanaan pembangunan secara partisipatif. Acuan atau landasan operasional yang dipakai adalah sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 dan Permendes nomor 17 tahun 2019 Namun, pada praktiknya meskipun desa telah diwajibkan membuat perencanaan, usulan program yang …

Prinsip Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Selengkapnya »

JADWAL BIMTEK TATA KELOLA DESA SECARA VIRTUAL TAHUN 2021

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa / Oleh Nur Rozuqi

JADWAL BIMTEK TATA KELOLA DESA SECARA VIRTUAL TAHUN 2021 NANTIKAN dan IKUTI Bintek Tata Kelola Desa Oleh PusBimtek Palira 2021 Lebih MURAH Lebih EFEKTIF Lebih EFESIEN Materi dan Hasil Bimteknya dijamin lebih BERKUWALITAS Dengan Petunjuk dan Ridho Alloh SWT, Tuhan YME, Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek Palira) selalu berusaha membantu para pemangku desa …

JADWAL BIMTEK TATA KELOLA DESA SECARA VIRTUAL TAHUN 2021 Selengkapnya »

SPESIAL BIMTEK TATA KELOLA DESA UNTUK KEPALA DESA SECARA VIRTUAL

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa / Oleh Nur Rozuqi

SPESIAL BIMTEK TATA KELOLA DESA UNTUK KEPALA DESA SECARA VIRTUAL Lebih MURAH Lebih EFEKTIF Lebih EFESIEN Materi dan Hasil Bimteknya dijamin lebih BERKUWALITAS Dengan Petunjuk dan Ridho Alloh SWT, Tuhan YME, Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek Palira) selalu berusaha membantu para pemangku desa dan masyarakat Nusantara dalam menerapkan Tata Kelola , Tata Niaga, dan Tata …

SPESIAL BIMTEK TATA KELOLA DESA UNTUK KEPALA DESA SECARA VIRTUAL Selengkapnya »

Pokja Desa Siaga Aktif vs Satgas Covid -19

Tinggalkan Komentar / Regulasi, Tata Kelola Pemerintahan Desa / Oleh Nur Rozuqi

DESA SIAGA AKTIF KMK no 1539 th 2010 Saya melihat ada kegagapan dan ada keteledoran terhadap substansi kebijakan di masa lalu yang sebenarnya masih dan ideal berlaku. Sebenarnya tidak perlu membuat rujukan hukum lagi untuk membentuk tim tanggap apa saja yang ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Cukup merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang …

Pokja Desa Siaga Aktif vs Satgas Covid -19 Selengkapnya »

Diskusi Dalam Ngopi Bareng #01

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa / Oleh Nur Rozuqi

DISKUSI DALAM NGOPI BARENG (part 1) Diundang ikut diskusi dalam kemasan ngopi bareng di sebuah cafe. Temanya sangat menarik, pesertanya mulai dari Ormas, Orpol, OKP dan aktivis mahasiswa. jalannya diskusi juga sangat dinamis, mulai dari sub tema antara lain: 1. Dana refocusing yang tidak jelas. 2. Sikap salah satu fraksi yang wolkout dalam sidang paripurna …

Diskusi Dalam Ngopi Bareng #01 Selengkapnya »

Belanja Tak Terduga Dalam APBDes

1 Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Keuangan Desa / Oleh Nur Rozuqi

BELANJA TAK TERDUGA DALAM APBDES Permendagri nomor 20 tahun 2018 mengatur dalam: Pasal 23 (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan …

Belanja Tak Terduga Dalam APBDes Selengkapnya »

Pendataan SDGs Desa Varian Baru Tumpang Tindih Data Sistem Informasi Desa

2 Komentar / Regulasi, Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pembangunan Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Tata Kelola Regulasi Desa / Oleh Nur Rozuqi

PENDATAAN SDGs DESA VARIAN BARU TUMPANG TINDIH DATA SISTIM INFORMASI DESA Pemutakhiran IDM 2021 berbasis SDGs Desa dimana aktivitas pendataannya mengklaim sebagai upaya pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak. Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga. Pendataan Pemutakhiran IDM 2021 berbasis …

Pendataan SDGs Desa Varian Baru Tumpang Tindih Data Sistem Informasi Desa Selengkapnya »

Pemkab / Pemkot Banyak Gagal Paham Tentang Desa

Tinggalkan Komentar / Regulasi, Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Tata Kelola Regulasi Desa / Oleh Nur Rozuqi

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA BANYAK GAGAL PAHAM TENTANG DESA Kondisi yang semakin menuju Desa Gagal sekarang ini, salah satunya juga akibat dari gagal pahamnya Pemerintah Kabupaten / Kota dalam memahami kedudukan, tugas, dan fungsinya terhadap desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015. Dalam Peraturan Presiden …

Pemkab / Pemkot Banyak Gagal Paham Tentang Desa Selengkapnya »

Kementerian Desa PDTT Merampas Kewenangan Kemendagri

3 Komentar / Regulasi, Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Tata Kelola Regulasi Desa / Oleh Nur Rozuqi

KEMENTERIAN DESA PDTT MERAMPAS KEWENANGAN KEMENDAGRI Karut-marutnya tata kelola desa sekarang ini, salah satunya adalah akibat dari gagal pahamnya Kemendes kedudukan, tugas, dan fungsinya terhadap desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 atau memang ada kesengajaan untuk merampas kewenangan Kemendagri atau juga karena Kemendagri gagal paham atas kewenangannya terhadap desa yang sudah …

Kementerian Desa PDTT Merampas Kewenangan Kemendagri Selengkapnya »

Peraturan Desa Evaluatif

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Regulasi Desa / Oleh Nur Rozuqi

Peraturan Desa Evaluatif Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 14, diuraikan bahwa Rancangan Peraturan Desa yang harus dievaluasi lebih dulu oleh Bupati sebelum ditetapkan meliputi: 1. Raperdes tentang APBDes, 2. Raperdes tentang Pungutan, 3. Raperdes tentang Tata Ruang, dan 4. Raperdes tentang Organisasi Pemerintah Desa Sekarang mari dibaca Permendagri nomor 111 tahun 2014 sebagai …

Peraturan Desa Evaluatif Selengkapnya »

Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pembangunan Desa / Oleh Nur Rozuqi

TIM PENYUSUN RPJMDES DAN RKPDES Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dalam pasal 8 dan pasal 33 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa lahirnya Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu dari bentukan Kades, bukan dari musyawarah. Diumumkan pada saat Mesrenbangdes. 2. Bahwa personal yang berada dalam Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu keberadaannya karena jabatannya …

Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes Selengkapnya »

Pengganti Sebutan Dokumen Pembangunan Dan Keuangan

1 Komentar / Tata Kelola Administrasi Desa, Tata Kelola Desa, Tata Kelola Keuangan Desa, Tata Kelola Pembangunan Desa / Oleh Nur Rozuqi

PENGGANTI SEBUTAN DOKUMEN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN Sebutan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sekarang ini sudah diganti dengan sebutan LPKA (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran), yaitu laporan setiap item atau titik kegiatan anggaran yang menjadi tanggungjawab PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran), sebelumnya disebut PK (Pelaksana Kegiatan). Sedangkan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan oleh tim atau panitia, sebelumnya disebut TPK (Tim …

Pengganti Sebutan Dokumen Pembangunan Dan Keuangan Selengkapnya »

Bimtek Mencetak Tutor PusBimtek Palira

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Niaga Desa, Tata Sosial Desa / Oleh Nur Rozuqi

BIMTEK TRAINING OF TRAINER PALIRA Dalam nomenklatur APBDes terdapat Pos Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Pos Anggaran Pembinaan Masyarakat yang alokasi anggarannya digunakan untuk Bimtek atau Diklat bagi: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, dan RW). Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya (Gapoktan, Linmas, Pokja, Pengurus LKD lainnya desa) Lembaga …

Bimtek Mencetak Tutor PusBimtek Palira Selengkapnya »

Pendampingan Desa PusBimtek Palira

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Niaga Desa, Tata Sosial Desa / Oleh Nur Rozuqi

PENDAMPINGAN DESA PALIRA Dalam nomenklatur APBDes terdapat Pos Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Pos Anggaran Pembinaan Masyarakat yang alokasi anggarannya digunakan untuk Bimtek atau Diklat bagi: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, dan RW). Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya (Gapoktan, Linmas, Pokja, Pengurus LKD lainnya desa) Lembaga Adat Desa …

Pendampingan Desa PusBimtek Palira Selengkapnya »

Bimtek On Line Atau Secara Daring PusBimtek Palira

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Niaga Desa, Tata Sosial Desa / Oleh Nur Rozuqi

BIMTEK ON LINE PALIRA Dalam nomenklatur APBDes terdapat Pos Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Pos Anggaran Pembinaan Masyarakat yang alokasi anggarannya digunakan untuk Bimtek atau Diklat bagi: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, dan RW). Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya (Gapoktan, Linmas, Pokja, Pengurus LKD lainnya desa) Lembaga Adat …

Bimtek On Line Atau Secara Daring PusBimtek Palira Selengkapnya »

Bimtek Of Line Atau Secara Tatap Muka PusBimtek Palira

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Niaga Desa, Tata Sosial Desa / Oleh Nur Rozuqi

BIMTEK OF LINE PALIRA Dalam nomenklatur APBDes terdapat Pos Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Pos Anggaran Pembinaan Masyarakat yang alokasi anggarannya digunakan untuk Bimtek atau Diklat bagi: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, dan RW). Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya (Gapoktan, Linmas, Pokja, Pengurus LKD lainnya desa) Lembaga Adat …

Bimtek Of Line Atau Secara Tatap Muka PusBimtek Palira Selengkapnya »

Laporan Akhir Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa / Oleh Nur Rozuqi

LAPORAN AKHIR MASA JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Sebelum akhir masa jabatan, Badan Permusyawaratan Desa juga harus membuat laporan Akhir masa jabatan yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: a. LEK Kades AMJ (Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Akhir Masa Jabatan) terkait pelaksanaan LPPDes. Laporan ini dibuat oleh BPD dari hasil Musdes Evaluasi Kinerja Kepala Desa Akhir …

Laporan Akhir Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Selengkapnya »

Laporan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa / Oleh Nur Rozuqi

LAPORAN KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN Merujuk pada Permendagri nomor 46 tahun 2016, bahwa laporan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan substansinya melipati: 1. LPPDes selama 5 (lima) tahun dan LPPDes selama 7 (tujuh) bulan terakhir. 2. LPRP-APBDes selama 5 (lima) tahun dan LPRP-APBDes selama 7 (tujuh) bulan terakhir. 3. Rancangan kegiatan 5 (lima) bulan sisa …

Laporan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan Selengkapnya »

Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa

5 Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa / Oleh Nur Rozuqi

LAPORAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Meruju pada UU 6/2014, PP 43/2014 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan, PP 47/2015, Permendagri 114/2014, Permendagri 20/2018, Permendagri 46/2016 dan Permendagri 110/2016, dalam satu tahun anggaran, BPD juga harus membuat empat macam Laporan dari hasil evaluasi BPD terhadap laporan Kades yang dibahas dalam Musdes untuk …

Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Selengkapnya »

Laporan Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran

2 Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa / Oleh Nur Rozuqi

LAPORAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN Berdasarkan UU 6/2014, PP 43/204 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Permendagri 46/2016, 114/2014 dan 20/2018, bahwa LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LPRP-APBDes (Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dibuat mulai Januari hingga tanggal 31 Maret sebagai batas akhirnya, dimana Kepala Desa harus menyampaikan dulu kepada …

Laporan Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran Selengkapnya »

RPJMDes harus Berkerakyatan

1 Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pembangunan Desa / Oleh Nur Rozuqi

RPJMDes HARUS BERKERAKYATAN Perencanaan adalah rangkaian tindakan secara berurutan dan bertahap dalam pemanfaatan tenaga, biaya, alat, dan waktu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah proses yang diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga yang akan menyelenggarakan program/rencana kerja tersebut. Perencanaan pembangunan desa adalah proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama warga masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan …

RPJMDes harus Berkerakyatan Selengkapnya »