Tata Kelola Administrasi Desa

PENOMORAN SURAT DI PEMERINTAH DESA Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai penomoran surat di Pemerintah Desa, berdasarkan praktik administrasi dan regulasi yang berlaku seperti Permendagri Nomor 83 Tahun […]

ANATOMI SURAT Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai anatomi surat, yang sangat penting untuk memahami struktur, fungsi, dan penyusunan surat resmi maupun dinas dalam konteks pendidikan, organisasi, dan

SURAT PERJANJIAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat perjanjian, yang sangat penting dalam konteks kerja sama kelembagaan, pelaksanaan kegiatan komunitas seni, dan penguatan komitmen antar pihak secara

SURAT PERMOHONAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat permohonan, yang sangat berguna dalam konteks kelembagaan, komunitas seni, dan kegiatan pelatihan atau kerja sama antar pihak: A. Pengertian

SURAT TEGURAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat teguran, yang sangat penting dalam konteks pembinaan etika, disiplin kerja, dan pengelolaan komunitas seni atau organisasi berbasis partisipasi: A.

SURAT PERINGATAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat peringatan, yang sangat penting dalam konteks kelembagaan, pengelolaan organisasi, dan pembinaan etika kerja atau partisipasi dalam kegiatan komunitas seni

SURAT UNDANGAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat undangan, yang sangat penting dalam konteks pelatihan, kegiatan komunitas seni, dan komunikasi kelembagaan yang menghargai partisipasi dan etika formal:

SURAT PANGGILAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat panggilan, yang sangat berguna dalam konteks kelembagaan, pelatihan komunitas, atau pengelolaan kegiatan seni dan budaya yang membutuhkan kehadiran atau

SURAT TUGAS Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat tugas, yang sangat relevan dalam konteks pelatihan fasilitator, pengelolaan kegiatan komunitas seni, dan dokumentasi penugasan formal: A. Pengertian Surat

SURAT PERINTAH Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat perintah, yang sangat penting dalam konteks kelembagaan, pelatihan, dan pengelolaan kegiatan komunitas seni atau budaya yang terstruktur: A. Pengertian

SURAT PERNYATAAN Oleh: NUR ROZUQI* Ini adalah uraian lengkap mengenai surat pernyataan, yang sangat berguna dalam konteks pelatihan fasilitator, dokumentasi kegiatan komunitas, maupun penguatan etika dan komitmen dalam program seni

SURAT KETERANGAN Oleh: NUR ROZUQI* Beginilah uraian lengkap mengenai surat keterangan, yang sangat relevan dalam konteks administrasi komunitas, pelatihan fasilitator, atau dokumentasi kegiatan seni dan budaya: A. Pengertian Surat Keterangan

SURAT PRIBADI Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat pribadi, yang bisa menjadi bahan refleksi menarik dalam pelatihan seni menulis, storytelling, atau komunikasi antarindividu dalam konteks budaya dan

SURAT RESMI Oleh: NUR ROZUQI* Ini adalah uraian lengkap mengenai surat resmi, yang bisa menjadi dasar penting dalam pelatihan komunikasi formal, administrasi kelembagaan, maupun kegiatan komunitas yang membutuhkan dokumentasi tertulis:

SURAT DINAS Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai surat dinas, yang bisa sangat berguna dalam pelatihan, fasilitator, atau kegiatan komunitas yang melibatkan komunikasi resmi: A. Pengertian Surat Dinas

INVENTARIS ATAU KEKAYAAN DESA YANG DIKLAIM SEBAGAI MILIK PRIBADI Oleh: NUR ROZUQI* Sikap yang tepat bagi Kepala Desa (Kades) saat menjabat, apabila terdapat barang inventaris atau kekayaan desa yang diklaim

SIAPA YANG TERLIBAT JIKA TANAH KAS DESA DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PRIBADI Oleh: NUR ROZUQI* Apabila tanah kas desa disertifikatkan atas nama pribadi, maka kemungkinan besar terdapat keterlibatan beberapa pihak, baik

SOLUSI JIKA TANAH BENGKOK ATAU TANAH KAS DESA TERLANJUR DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PRIBADI APARATUR DESA Oleh: NUR ROZUQI* Manakala tanah bengkok atau tanah kas desa terlanjur disertifikatkan atas nama pribadi

SIKAP DAN LANGKAH HUKUM YANG TEPAT BAGI PEMILIK ATAU AHLI WARIS JIKA PERMINTAAN KUTIPAN BUKU LETTER C ATAS TANAHNYA DITOLAK Oleh: NUR ROZUQI* Jika pemilik atau ahli waris ditolak oleh

LANGKAH-LANGKAH PERMINTAAN COPY DOKUMEN LETTER C Oleh: NUR ROZUQI* Berikut ini adalah cara yang sah dan praktis bagi pemilik atau ahli waris untuk meminta salinan dokumen tanah dari Buku Letter

KONSEKUENSI HUKUM BAGI PANITIA PILKADES DAN BPD BILA MELOLOSKAN CALON KADES DENGAN IJAZAH PALSU Oleh: NUR ROZUQI* Manakala Panitia Pilkades dan BPD secara sadar meloloskan calon kepala desa dengan ijazah

KONSEKUENSI HUKUM BAGI DINAS PMD ATAS IJAZAH PALSU KADES Oleh: NUR ROZUQI* Manakala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tidak melakukan verifikasi ijazah calon kepala desa secara benar, maka konsekuensi

DAMPAK IJAZAH PALSU KADES TERHADAP TATA KELOLA DESA Oleh: NUR ROZUQI* Penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa tidak hanya merupakan pelanggaran pidana, tetapi juga berdampak serius terhadap tata kelola pemerintahan

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP APARATUR DESA YANG TERBUKTI BERIJAZAH PALSU Oleh: NUR ROZUQI* Sikap masyarakat terhadap perangkat desa yang terbukti menggunakan ijazah palsu atau ijazah milik orang lain umumnya mencerminkan kombinasi

KONSEKUENSI HUKUM BAGI PERANGKAT DESA BERIJAZAH PALSU Oleh: NUR ROZUQI* Inilah konsekuensi hukum bagi perangkat desa yang terbukti menggunakan ijazah palsu setelah menjabat: 1. Sanksi Pidana (KUHP dan UU Pendidikan)

CALON PERANGKAT DESA MENGGUNAKAN IJAZAH MILIK ORANG LAIN Oleh: NUR ROZUQI* Penggunaan ijazah milik orang lain oleh calon perangkat desa adalah bentuk pelanggaran hukum yang serius dan berpotensi merusak integritas

LANGKAH PREVENTIF MENGHINDARI PENGGUNAAN IJAZAH PALSU Oleh: NUR ROZUQI* Guna mencegah maraknya penggunaan ijazah palsu, baik dalam pencalonan kepala desa maupun jabatan publik lainnya, diperlukan langkah-langkah preventif yang sistematis dan

KONSEKUENSI HUKUM BAGI PEMALSU ATAU PENGGUNA IJAZAH PALSU Oleh: NUR ROZUQI* Inilah konsekuensi hukum bagi pelaku pemalsuan atau pengguna ijazah palsu di Indonesia, berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini dan

ALUR PROSES HUKUM KASUS PENGGUNAAN IJAZAH PALSU Oleh: NUR ROZUQI* Uraian berikut adalah alur proses hukum dalam kasus penggunaan ijazah palsu, baik untuk kepala desa maupun pejabat publik lainnya: A.

HUKUMAN BAGI KADES BERIJAZAH PALSU Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada kepala desa yang terbukti menggunakan ijazah palsu: A. Sanksi Pidana Berdasarkan KUHP 1. Pasal