Tata Kelola Administrasi Desa
PERAN MASYARAKAT SEBAGAI PENGAWAS SOSIAL DAN PEMILIK KEDAULATAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa peran masyarakat sebagai pengawas sosial dan pemilik kedaulatan desa. Ketika masyarakat mengetahui bahwa Kepala Desa menyusun dan […]
PERAN MASYARAKAT SEBAGAI PENGAWAS SOSIAL DAN PEMILIK KEDAULATAN DESA Read More »
KADES DAN PENDAMPING MENYUSUN DPA/DLPA SEPIHAK Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa fungsi pengawasan BPD terhadap tata kelola keuangan desa dan perlindungan terhadap sistem PPKD yang sah. Jika Kepala Desa menyusun dan
KADES DAN PENDAMPING MENYUSUN DPA/DLPA SEPIHAK Read More »
KADES MENGELOLA KEUANGAN SENDIRI DENGAN BANTUAN PENDAMPING Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa pengendalian internal, etika tata kelola, dan perlindungan terhadap sistem PPKD. Jika Kepala Desa mengelola keuangan desa secara sepihak, termasuk
KADES MENGELOLA KEUANGAN SENDIRI DENGAN BANTUAN PENDAMPING Read More »
KEDAULATAN FISKAL DESA Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa menyangkut kedaulatan fiskal desa, sinkronisasi perencanaan, dan perlindungan terhadap prinsip otonomi desa. Ketika pemerintah kabupaten/kota (melalui dinas atau kecamatan) memerintahkan agar program RKPD
KEDAULATAN FISKAL DESA Read More »
MASYARAKAT SEBAGAI PENGAWAS SOSIAL DALAM TATA KELOLA DESA Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa peran masyarakat sebagai pengawas sosial dalam tata kelola desa. Ketika masyarakat mengetahui bahwa Kepala Desa mengambil, membawa, dan
MASYARAKAT SEBAGAI PENGAWAS SOSIAL DALAM TATA KELOLA DESA Read More »
BPD SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Jika BPD mengetahui bahwa
BPD SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT DESA Read More »
INTEGRITAS SEKDES, KAUR, DAN KASI Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa menyangkut integritas, akuntabilitas, dan perlindungan hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Jika terjadi kasus di mana Kepala Desa mengambil, membawa, dan membelanjakan
INTEGRITAS SEKDES, KAUR, DAN KASI Read More »
KEPALA DUSUN DAN PENGURUS LKD YANG MEMBIDANGI SEBAGAI TPK Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan ini sangat penting, bahwa Kepala Dusun dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sering diberi mandat sebagai Tim
KEPALA DUSUN DAN PENGURUS LKD YANG MEMBIDANGI SEBAGAI TPK Read More »
KAUR DAN KASI SEBAGAI PKA Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan ini sangat relevan, bahwa Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) memiliki peran penting sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur
KAUR DAN KASI SEBAGAI PKA Read More »
PERAN KAUR KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA DESA Oleh: NUR ROZUQI* Peran Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa dalam Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah sentral dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan desa.
PERAN KAUR KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA DESA Read More »
KEPALA DESA SEBAGAI PKPKD Oleh: NUR ROZUQI* Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah aktor utama dalam memastikan keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
KEPALA DESA SEBAGAI PKPKD Read More »
PERAN SEKRETARIS DESA SEBAGAI KOORDINATOR PPKD Oleh: NUR ROZUQI* Peran Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah kunci dalam memastikan tata kelola keuangan desa berjalan sesuai prinsip
PERAN SEKRETARIS DESA SEBAGAI KOORDINATOR PPKD Read More »
STRATEGI SEKRETARIS DESA DALAM MENJAGA INTEGRITAS VERIFIKATOR Oleh: NUR ROZUQI* Inti dari profesionalisme Sekretaris Desa dalam menjaga integritas tata kelola desa. Untuk mengatasi tantangan dalam menjalankan fungsi verifikasi dokumen kegiatan
STRATEGI SEKRETARIS DESA DALAM MENJAGA INTEGRITAS VERIFIKATOR Read More »
SOP VERIFIKASI DOKUMEN KEGIATAN ANGGARAN Oleh: NUR ROZUQI* SOP (Standard Operating Procedure) verifikasi dokumen kegiatan anggaran oleh Sekretaris Desa adalah alat penting untuk memastikan proses verifikasi berjalan terstruktur, konsisten, dan
SOP VERIFIKASI DOKUMEN KEGIATAN ANGGARAN Read More »
PERAN SEKRETARIS DESA SEBAGAI VERIFIKATOR Oleh: NUR ROZUQI* Peran Sekretaris Desa sebagai verifikator dokumen kegiatan anggaran memang strategis, tetapi juga penuh tantangan. Berikut adalah tinjauan komprehensif mengenai berbagai tantangan yang
PERAN SEKRETARIS DESA SEBAGAI VERIFIKATOR Read More »
SEKRETARIS DESA VERIFIKATOR Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai peran Sekretaris Desa sebagai verifikator dokumen kegiatan anggaran, yang mencakup dasar hukum, fungsi teknis, serta implikasi dalam tata kelola
SEKRETARIS DESA VERIFIKATOR Read More »
DISTINGSI REGISTRASI PENOMORAN LEMBARAN DESA VS BERITA DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam tata kelola pemerintahan desa, publikasi produk hukum merupakan bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas. Instrumen yang
DISTINGSI REGISTRASI PENOMORAN LEMBARAN DESA VS BERITA DESA Read More »
PENOMORAN LEMBARAN DESA DAN TAMBAHAN LEMBARAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam tata kelola pemerintahan desa, Lembaran Desa dan Tambahan Lembaran Desa merupakan instrumen penting yang berfungsi sebagai media
PENOMORAN LEMBARAN DESA DAN TAMBAHAN LEMBARAN DESA Read More »
DELEGASI PENGATURAN: PERATURAN DAERAH VS PERATURAN BUPATI/WALIKOTA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, hierarki norma hukum harus dijalankan secara konsisten. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri sering
DELEGASI PENGATURAN: PERATURAN DAERAH VS PERATURAN BUPATI/WALIKOTA Read More »
KONSISTENSI RUJUKAN DALAM PERATURAN DESA FOKUS PADA DESA, BUKAN DAERAH Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
KONSISTENSI RUJUKAN DALAM PERATURAN DESA FOKUS PADA DESA, BUKAN DAERAH Read More »
PENULISAN STEMPEL DESA “KEPALA DESA” VS “DESA” Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Stempel dalam naskah dinas pemerintahan desa bukan sekadar alat administrasi, melainkan simbol legitimasi dan otoritas pejabat yang berwenang.
PENULISAN STEMPEL DESA “KEPALA DESA” VS “DESA” Read More »
KONSISTENSI KOP SURAT DESA “KEPALA DESA” VS “KANTOR KEPALA DESA” DAN “DESA” Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Kop surat dalam naskah dinas pemerintahan desa memiliki fungsi penting sebagai identitas resmi
KONSISTENSI KOP SURAT DESA “KEPALA DESA” VS “KANTOR KEPALA DESA” DAN “DESA” Read More »
PENAMAAN PAPAN NAMA DESA “KANTOR KEPALA DESA” VS “KANTOR DESA” Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Papan nama kantor pemerintahan desa bukan sekadar tanda fisik, melainkan simbol identitas kelembagaan dan legitimasi
PENAMAAN PAPAN NAMA DESA “KANTOR KEPALA DESA” VS “KANTOR DESA” Read More »
KONSISTENSI ISTILAH PADA STEMPEL NASKAH DINAS “KECAMATAN” VS “CAMAT” Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Stempel dalam naskah dinas bukan sekadar alat administrasi, melainkan simbol legitimasi kelembagaan. Ia menegaskan identitas institusi
KONSISTENSI ISTILAH PADA STEMPEL NASKAH DINAS “KECAMATAN” VS “CAMAT” Read More »
KONSISTENSI ISTILAH DALAM NASKAH DINAS “KEPALA KANTOR KECAMATAN” VS “CAMAT” Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Bahasa administrasi pemerintahan menuntut ketepatan dan konsistensi. Istilah yang digunakan dalam papan nama maupun naskah
KONSISTENSI ISTILAH DALAM NASKAH DINAS “KEPALA KANTOR KECAMATAN” VS “CAMAT” Read More »
KONSISTENSI KOP SURAT “KANTOR KECAMATAN” VS “KECAMATAN” DAN “KANTOR CAMAT” Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Kop surat dalam naskah dinas pemerintahan bukan sekadar elemen formal, melainkan simbol legitimasi kelembagaan. Ia
KONSISTENSI KOP SURAT “KANTOR KECAMATAN” VS “KECAMATAN” DAN “KANTOR CAMAT” Read More »
PAPAN NAMA KECAMATAN “KANTOR KECAMATAN” VS “KANTOR CAMAT” Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Papan nama bukan sekadar tanda fisik, melainkan simbol identitas kelembagaan. Ia mencerminkan legitimasi, fungsi, dan kedudukan institusi
PAPAN NAMA KECAMATAN “KANTOR KECAMATAN” VS “KANTOR CAMAT” Read More »
DENGAN MENGHAPUS STEMPEL SEKRETARIAT DESA BUKTI PARA PEMANGKU DAN PENGAMPU DESA DI KABUPATEN LAMONGAN MASIH BANYAK YANG TIDAK PAHAM REGULASI DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pasca diberlakukannya Undang Undang
MENGHAPUS STEMPEL SEKRETARIAT DESA BUKTI GAGAL PAHAMNYA PEMANGKU DAN PENGAMPU DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata kelola pemerintahan desa
MENGHAPUS STEMPEL SEKRETARIAT DESA BUKTI GAGAL PAHAMNYA PEMANGKU DAN PENGAMPU DESA Read More »
PENGADAAN STEMPEL SEKRETARIAT DESA BUKTI MAKIN PAHAMNYA PEMANGKU DAN PENGAMPU DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata kelola pemerintahan desa
PENGADAAN STEMPEL SEKRETARIAT DESA BUKTI MAKIN PAHAMNYA PEMANGKU DAN PENGAMPU DESA Read More »
