PERKADES TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN LKD DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA LAINNYA YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHA DESA LPPDes adalah laporan yang mengacu dan sebagai pelaksanaan atas RKPDes, sedangkan LPRP-APBDes adalah laporan yang mengacu […]
Perlunya Perkades Tentang Laporan Pertanggungjawaban LKD Dan LAD Read More »
Kewenangan Mengatur Desa Adalah Mendagri Bukan Menteri Desa
Kewenangan Mengatur Desa Adalah Mendagri Bukan Menteri Desa Read More »
PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 vs PERMENDESA PDTT NOMOR 21 TAHUN 2020 Selain program Pemutakhiran Data SDGs Desa yang konten datanya menunjukkan jelas Kementerian Desa PDTT merampas kewenangan Kemendagri, ada
PETA JALAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA Selain mengatur perencanaan pembangunan desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 juga mengatur bagaimana pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sebagaimana penjelasan berikut. Pembangunan desa dikoordinasikan oleh kepala desa
Peta Jalan Penyelenggaraan Pembangunan Desa Read More »
PERENCANAAN YANG BAIK JANTUNG KEMANDIRIAN DESA Satu desa, satu rencana dan satu anggaran merupakan semangat dan perspektif yang paling menonjol dalam UU Desa. Semangat ini sejalan dengan prinsip kewenangan asal
Perencanaan Yang Baik Jantung Kemandirian Desa Read More »
PRINSIP DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa harus melaksanakan sistem perencanaan pembangunan secara partisipatif. Acuan atau landasan operasional yang dipakai adalah sebagaimana
Prinsip Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Read More »
JADWAL BIMTEK TATA KELOLA DESA SECARA VIRTUAL TAHUN 2021 NANTIKAN dan IKUTI Bintek Tata Kelola Desa Oleh PusBimtek Palira 2021 Lebih MURAH Lebih EFEKTIF Lebih EFESIEN Materi dan Hasil Bimteknya
JADWAL BIMTEK TATA KELOLA DESA SECARA VIRTUAL TAHUN 2021 Read More »
SPESIAL BIMTEK TATA KELOLA DESA UNTUK KEPALA DESA SECARA VIRTUAL Lebih MURAH Lebih EFEKTIF Lebih EFESIEN Materi dan Hasil Bimteknya dijamin lebih BERKUWALITAS Dengan Petunjuk dan Ridho Alloh SWT, Tuhan YME, Pusat
SPESIAL BIMTEK TATA KELOLA DESA UNTUK KEPALA DESA SECARA VIRTUAL Read More »
DESA SIAGA AKTIF KMK no 1539 th 2010 Saya melihat ada kegagapan dan ada keteledoran terhadap substansi kebijakan di masa lalu yang sebenarnya masih dan ideal berlaku. Sebenarnya tidak perlu
Pokja Desa Siaga Aktif vs Satgas Covid -19 Read More »
DISKUSI DALAM NGOPI BARENG (part 1) Diundang ikut diskusi dalam kemasan ngopi bareng di sebuah cafe. Temanya sangat menarik, pesertanya mulai dari Ormas, Orpol, OKP dan aktivis mahasiswa. jalannya diskusi
Diskusi Dalam Ngopi Bareng #01 Read More »
BELANJA TAK TERDUGA DALAM APBDES Permendagri nomor 20 tahun 2018 mengatur dalam: Pasal 23 (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada
Belanja Tak Terduga Dalam APBDes Read More »
PENDATAAN SDGs DESA VARIAN BARU TUMPANG TINDIH DATA SISTIM INFORMASI DESA Pemutakhiran IDM 2021 berbasis SDGs Desa dimana aktivitas pendataannya mengklaim sebagai upaya pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi,
Pendataan SDGs Desa Varian Baru Tumpang Tindih Data Sistem Informasi Desa Read More »
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA BANYAK GAGAL PAHAM TENTANG DESA Kondisi yang semakin menuju Desa Gagal sekarang ini, salah satunya juga akibat dari gagal pahamnya Pemerintah Kabupaten / Kota dalam memahami
Pemkab / Pemkot Banyak Gagal Paham Tentang Desa Read More »
KEMENTERIAN DESA PDTT MERAMPAS KEWENANGAN KEMENDAGRI Karut-marutnya tata kelola desa sekarang ini, salah satunya adalah akibat dari gagal pahamnya Kemendes kedudukan, tugas, dan fungsinya terhadap desa sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kementerian Desa PDTT Merampas Kewenangan Kemendagri Read More »
Peraturan Desa Evaluatif Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 14, diuraikan bahwa Rancangan Peraturan Desa yang harus dievaluasi lebih dulu oleh Bupati sebelum ditetapkan meliputi: 1. Raperdes tentang APBDes,
Peraturan Desa Evaluatif Read More »
TIM PENYUSUN RPJMDES DAN RKPDES Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dalam pasal 8 dan pasal 33 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa lahirnya Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu
Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes Read More »
Waspada Dan Laporkan Pungutan Liar di Desa Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”, selama 5 tahun terakhir ini tidak banyak hasilnya,
Waspada Dan Laporkan Pungutan Liar di Desa Read More »
REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA HARUS MENGUATKAN KEDUDUKAN DESA PADA SISTEM PEMERINTAHAN DAN KETATANEGARAAN DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Gaduh rencana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diawali
TANTANGAN REVISI UU 6-2014 ADALAH MENGUATKAN KEDUDUKAN DESA Read More »
MUQODIMAH LKDN ATAS RENCANA REVISI UU 6/2014 Mendesaknya perubahan atas Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 setelah menjalani pemberlakuan selama 7 (tujuh) tahun sesungguh harus dipertimbangkan, karena yang sebenarnya terjadi di
Muqodimah LKDN Atas Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Read More »
BUTIR-BUTIR PANCASILA VERSI TAP MPR NOMOR I TAHUN 2003 NASIBMU Nilai-nilai luhur Pancasila yang terdiri 45 butir sebagai Pedoman bagi bangsa Indonesia dalam Penghayatan dan Pengamalannya terhadap Pancasila yang telah
Nasibmu Butir-butir Pancasila Versi Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 Read More »
PROLOG LKDN ATAS RENCANA REVISI UU 6/2014 Dalam rumah Gerakan Desa Merdeka ini, ada penghuni dari hampir semua Kementerian dan Lembaga, bahkan dari Legeslatif dan Istana. Demikian pula dalam Media
Prolog LKDN Atas Rencana Revisi UU 6/2014 Read More »
PENGGANTI SEBUTAN DOKUMEN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN Sebutan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sekarang ini sudah diganti dengan sebutan LPKA (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran), yaitu laporan setiap item atau titik kegiatan anggaran yang
Pengganti Sebutan Dokumen Pembangunan Dan Keuangan Read More »
BIMTEK TRAINING OF TRAINER PALIRA Dalam nomenklatur APBDes terdapat Pos Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Pos Anggaran Pembinaan Masyarakat yang alokasi anggarannya digunakan untuk Bimtek atau Diklat bagi: Pemerintah Desa, Badan
Bimtek Mencetak Tutor PusBimtek Palira Read More »
PENDAMPINGAN DESA PALIRA Dalam nomenklatur APBDes terdapat Pos Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Pos Anggaran Pembinaan Masyarakat yang alokasi anggarannya digunakan untuk Bimtek atau Diklat bagi: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
Pendampingan Desa PusBimtek Palira Read More »
BIMTEK ON LINE PALIRA Dalam nomenklatur APBDes terdapat Pos Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Pos Anggaran Pembinaan Masyarakat yang alokasi anggarannya digunakan untuk Bimtek atau Diklat bagi: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Bimtek On Line Atau Secara Daring PusBimtek Palira Read More »
BIMTEK OF LINE PALIRA Dalam nomenklatur APBDes terdapat Pos Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Pos Anggaran Pembinaan Masyarakat yang alokasi anggarannya digunakan untuk Bimtek atau Diklat bagi: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Bimtek Of Line Atau Secara Tatap Muka PusBimtek Palira Read More »
LAPORAN AKHIR MASA JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Sebelum akhir masa jabatan, Badan Permusyawaratan Desa juga harus membuat laporan Akhir masa jabatan yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: a. LEK Kades
Laporan Akhir Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Read More »
LAPORAN KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN Merujuk pada Permendagri nomor 46 tahun 2016, bahwa laporan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan substansinya melipati: 1. LPPDes selama 5 (lima) tahun dan LPPDes
Laporan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan Read More »
LAPORAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Meruju pada UU 6/2014, PP 43/2014 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan, PP 47/2015, Permendagri 114/2014, Permendagri 20/2018, Permendagri 46/2016 dan
Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Read More »
