Tata Kelola Desa

TAHAPAN DAN DOKUMEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perubahannya) Ditulis : LODE, S. Si* Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan guna meningkatkan efisiensi serta efektifikas pelayanan kepada masyarakat desa dipandang perlu pedoman dan memberdayakan kinerja Pemerintah Desa dalam …

TAHAPAN DAN DOKUMEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA Selengkapnya »

TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN ANGGOTA BPD (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa) Ditulis oleh : LODE, S.Si* Tata Cara Pemberhentian dan Pemecatan Anggota BPD sebagai berikut : Anggota BPD diberhentikan karena 3 sebab, yaitu : a. Meninggal Dunia; b. Mengundurkan diri; c. Diberhentikan; Anggota BPD dapat diberhentikan …

TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN ANGGOTA BPD Selengkapnya »

PILKADES ANTAR WAKTU YANG GAGAP ? (Bagian 4) PELAKSANAAN PILKADES ANTAR WAKTU BUKAN SETRENTAK Setelah membaca 3 (tiga) berita online dari https://finews.co.id sebagaimana judul dan tautan di bawah ini: Pilkades PAW Desa Slaharwotan SK Pemilih Baru Dibuat RedaksiJuly 27, 2023 https://finews.co.id/2023/07/27/pilkades-paw-desa-slaharwotan-sk-pemilih-baru-dibuat/ Bakal Calon Kades PAW Slaharwotan-Ngimbang Kecewa, DPMPD Merestui RedaksiJuly 26, 2023 https://finews.co.id/2023/07/26/bakal-calon-kades-paw-slaharwotan-ngimbang-kecewa-dpmpd-merestui/ Kisruh, Proses …

PILKADES ANTAR WAKTU YANG GAGAP ? (Bagian 4) Selengkapnya »

PILKADES ANTAR WAKTU YANG GAGAP ? (Bagian 3) PERATURAN TATA TERTIB BPD SEBUAH KEMUTLAKAN Setelah membaca 3 (tiga) berita online dari https://finews.co.id sebagaimana judul dan tautan di bawah ini: Pilkades PAW Desa Slaharwotan SK Pemilih Baru Dibuat RedaksiJuly 27, 2023 https://finews.co.id/2023/07/27/pilkades-paw-desa-slaharwotan-sk-pemilih-baru-dibuat/ Bakal Calon Kades PAW Slaharwotan-Ngimbang Kecewa, DPMPD Merestui RedaksiJuly 26, 2023 https://finews.co.id/2023/07/26/bakal-calon-kades-paw-slaharwotan-ngimbang-kecewa-dpmpd-merestui/ Kisruh, Proses …

PILKADES ANTAR WAKTU YANG GAGAP ? (Bagian 3) Selengkapnya »

PILKADES ANTAR WAKTU YANG GAGAP ? (Bagian 2) PESERTA MUSDES KHUSUS ATAU PEMILIH PILKADES ANTAR WAKTU CACAT HUKUM Setelah membaca 3 (tiga) berita online dari https://finews.co.id sebagaimana judul dan tautan di bawah ini: Pilkades PAW Desa Slaharwotan SK Pemilih Baru Dibuat RedaksiJuly 27, 2023 https://finews.co.id/2023/07/27/pilkades-paw-desa-slaharwotan-sk-pemilih-baru-dibuat/ Bakal Calon Kades PAW Slaharwotan-Ngimbang Kecewa, DPMPD Merestui RedaksiJuly 26, …

PILKADES ANTAR WAKTU YANG GAGAP ? (Bagian 2) Selengkapnya »

PILKADES ANTAR WAKTU YANG GAGAP ? (Bagian 1) TAFSIR SESAT Setelah membaca 3 (tiga) berita online dari https://finews.co.id sebagaimana judul dan tautan di bawah ini: Pilkades PAW Desa Slaharwotan SK Pemilih Baru Dibuat RedaksiJuly 27, 2023 https://finews.co.id/2023/07/27/pilkades-paw-desa-slaharwotan-sk-pemilih-baru-dibuat/ Bakal Calon Kades PAW Slaharwotan-Ngimbang Kecewa, DPMPD Merestui RedaksiJuly 26, 2023 https://finews.co.id/2023/07/26/bakal-calon-kades-paw-slaharwotan-ngimbang-kecewa-dpmpd-merestui/ Kisruh, Proses Penetapan Bakal Calon Kades …

PILKADES ANTAR WAKTU YANG GAGAP ? (Bagian 1) Selengkapnya »

EFEKTIFITAS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 25. Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 121A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 121A Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini kepada Dewan …

EFEKTIFITAS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG DESA Selengkapnya »

UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU SURUT (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 24. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 118 Pada saat Undang-Undang ini berlaku: a. Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) …

UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU SURUT Selengkapnya »

HAK DAN KEWAJIBAN DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 16. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 67 (1) Desa berhak: a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial …

HAK DAN KEWAJIBAN DESA Selengkapnya »

HAK ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 15. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 62 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau …

HAK ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Selengkapnya »

KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 13. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan …

KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Selengkapnya »

HAK PERANGKAT DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 12. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 50A Perangkat desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 …

HAK PERANGKAT DESA Selengkapnya »

SYARAT UTAMA PERANGKAT DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 11. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. beriman dan bertakwa …

SYARAT UTAMA PERANGKAT DESA Selengkapnya »

STAF PERANGKAT DESA MENJADI BAGIAN DARI PERANGKAT DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 10. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; c. pelaksana teknis; dan d. …

STAF PERANGKAT DESA MENJADI BAGIAN DARI PERANGKAT DESA Selengkapnya »

MASA JABATAN KEPALA DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada …

MASA JABATAN KEPALA DESA Selengkapnya »

CALON TUNGGAL KEPALA DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 8. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 34A (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) …

CALON TUNGGAL KEPALA DESA Selengkapnya »

SYARAT CALON KEPALA DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: a. warga negara Republik Indonesia; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha …

SYARAT CALON KEPALA DESA Selengkapnya »

KEWAJIBAN KEPALA DESA MENJADI JELAS DAN TEGAS (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: a. …

KEWAJIBAN KEPALA DESA MENJADI JELAS DAN TEGAS Selengkapnya »

PLUS MINUS TUGAS KEPALA DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas …

PLUS MINUS TUGAS KEPALA DESA Selengkapnya »

PENJELASAN YANG TAK NYAMBUNG (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 4. Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan. Penjelasan: Angka 4 Pasal 8 Ayat (1) Pembentukan Desa dapat berupa: a. pemekaran dari 1 (satu) Desa …

PENJELASAN YANG TAK NYAMBUNG Selengkapnya »

KEPASTIAN STATUS BAGI DESA DI KAWASAN KHUSUS (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5A (1) Pemerintah menetapkan …

KEPASTIAN STATUS BAGI DESA DI KAWASAN KHUSUS Selengkapnya »