Tata Kelola Desa

LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024

LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Langkah hukum yang dapat diambil oleh masyarakat terhadap pelaksanaan Surat

LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Read More »

KERUGIAN MASYARAKAT JIKA SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 TETAP DIPAKSAKAN

KERUGIAN MASYARAKAT JIKA SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 TETAP DIPAKSAKAN Oleh: Nur Rozuqi* Jika Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tetap dipaksakan pelaksanaannya oleh pemerintah pusat atau daerah,

KERUGIAN MASYARAKAT JIKA SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 TETAP DIPAKSAKAN Read More »

SOLUSI KONSTITUSIONAL DAN KELEMBAGAAN ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024

SOLUSI KONSTITUSIONAL DAN KELEMBAGAAN ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Solusi terhadap Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 yang dinilai bertentangan

SOLUSI KONSTITUSIONAL DAN KELEMBAGAAN ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Read More »

KONSEKUENSI HUKUM DAN TATA NEGARA ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024

KONSEKUENSI HUKUM DAN TATA NEGARA ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Jika deskripsi dalam Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 tetap

KONSEKUENSI HUKUM DAN TATA NEGARA ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Read More »

POIN-POIN DALAM SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 YANG BERPOTENSI BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

POIN-POIN DALAM SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 YANG BERPOTENSI BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Oleh: Nur Rozuqi* Berikut adalah poin-poin dalam Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5

POIN-POIN DALAM SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 YANG BERPOTENSI BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Read More »

PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BUPATI/WALI KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BUPATI/WALI KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 6 Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ

PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BUPATI/WALI KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Read More »

PERUBAHAN RPJMDes DAN PENYUSUNAN RKPDes SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN KEANGGOTAAN BPD

PERUBAHAN RPJMDes DAN PENYUSUNAN RKPDes SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN KEANGGOTAAN BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 5 Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5

PERUBAHAN RPJMDes DAN PENYUSUNAN RKPDes SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN KEANGGOTAAN BPD Read More »

PERAN BUPATI/WALI KOTA DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGISIAN SERTA PERESMIAN ANGGOTA BPD

PERAN BUPATI/WALI KOTA DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGISIAN SERTA PERESMIAN ANGGOTA BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf d Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024)

PERAN BUPATI/WALI KOTA DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGISIAN SERTA PERESMIAN ANGGOTA BPD Read More »

Ada yang bisa kami bantu? .
Image Icon
Profile Image
Bimtek Palira Perlu bantuan ? Online
Bimtek Palira Mohon informasi tentang bimtek :