FENOMENA DANA SUMBANGAN PABRIK UNTUK DESA YANG TIDAK MASUK REKENING KAS DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pembangunan desa sering kali mendapat dukungan dari pihak swasta, termasuk pabrik yang beroperasi […]
FENOMENA DANA SUMBANGAN PABRIK UNTUK DESA YANG TIDAK MASUK REKENING KAS DESA Read More »
MENGAPA DESA DENGAN BANYAK PABRIK BISA MEMILIKI PADES YANG RENDAH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian dan kemampuan desa
MENGAPA DESA DENGAN BANYAK PABRIK BISA MEMILIKI PADES YANG RENDAH Read More »
CARA MENGELOLA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Agar CSR tidak sekadar
CARA MENGELOLA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Read More »
SIAPA YANG MENGELOLA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Agar CSR berjalan
SIAPA YANG MENGELOLA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Read More »
TATA CARA MEMBERIKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR bukan hanya kewajiban
TATA CARA MEMBERIKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Read More »
KEPADA SIAPA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DIBERIKAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR tidak hanya berorientasi
KEPADA SIAPA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DIBERIKAN Read More »
MANFAAT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan
MANFAAT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Read More »
DASAR HUKUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep yang menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab
DASAR HUKUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Read More »
TUJUAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan di luar kepentingan bisnis semata.
TUJUAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Read More »
ARTI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep dimana perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata,
ARTI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Read More »
PERAN MASYARAKAT SEBAGAI PENGAWAS SOSIAL DAN PEMILIK KEDAULATAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa peran masyarakat sebagai pengawas sosial dan pemilik kedaulatan desa. Ketika masyarakat mengetahui bahwa Kepala Desa menyusun dan
PERAN MASYARAKAT SEBAGAI PENGAWAS SOSIAL DAN PEMILIK KEDAULATAN DESA Read More »
KADES DAN PENDAMPING MENYUSUN DPA/DLPA SEPIHAK Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa fungsi pengawasan BPD terhadap tata kelola keuangan desa dan perlindungan terhadap sistem PPKD yang sah. Jika Kepala Desa menyusun dan
KADES DAN PENDAMPING MENYUSUN DPA/DLPA SEPIHAK Read More »
KADES MENGELOLA KEUANGAN SENDIRI DENGAN BANTUAN PENDAMPING Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa pengendalian internal, etika tata kelola, dan perlindungan terhadap sistem PPKD. Jika Kepala Desa mengelola keuangan desa secara sepihak, termasuk
KADES MENGELOLA KEUANGAN SENDIRI DENGAN BANTUAN PENDAMPING Read More »
KEDAULATAN FISKAL DESA Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa menyangkut kedaulatan fiskal desa, sinkronisasi perencanaan, dan perlindungan terhadap prinsip otonomi desa. Ketika pemerintah kabupaten/kota (melalui dinas atau kecamatan) memerintahkan agar program RKPD
KEDAULATAN FISKAL DESA Read More »
MASYARAKAT SEBAGAI PENGAWAS SOSIAL DALAM TATA KELOLA DESA Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa peran masyarakat sebagai pengawas sosial dalam tata kelola desa. Ketika masyarakat mengetahui bahwa Kepala Desa mengambil, membawa, dan
MASYARAKAT SEBAGAI PENGAWAS SOSIAL DALAM TATA KELOLA DESA Read More »
BPD SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Jika BPD mengetahui bahwa
BPD SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT DESA Read More »
INTEGRITAS SEKDES, KAUR, DAN KASI Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa menyangkut integritas, akuntabilitas, dan perlindungan hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Jika terjadi kasus di mana Kepala Desa mengambil, membawa, dan membelanjakan
INTEGRITAS SEKDES, KAUR, DAN KASI Read More »
KEPALA DUSUN DAN PENGURUS LKD YANG MEMBIDANGI SEBAGAI TPK Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan ini sangat penting, bahwa Kepala Dusun dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sering diberi mandat sebagai Tim
KEPALA DUSUN DAN PENGURUS LKD YANG MEMBIDANGI SEBAGAI TPK Read More »
KAUR DAN KASI SEBAGAI PKA Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan ini sangat relevan, bahwa Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) memiliki peran penting sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur
KAUR DAN KASI SEBAGAI PKA Read More »
PERAN KAUR KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA DESA Oleh: NUR ROZUQI* Peran Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa dalam Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah sentral dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan desa.
PERAN KAUR KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA DESA Read More »
KEPALA DESA SEBAGAI PKPKD Oleh: NUR ROZUQI* Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah aktor utama dalam memastikan keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
KEPALA DESA SEBAGAI PKPKD Read More »
PERAN SEKRETARIS DESA SEBAGAI KOORDINATOR PPKD Oleh: NUR ROZUQI* Peran Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah kunci dalam memastikan tata kelola keuangan desa berjalan sesuai prinsip
PERAN SEKRETARIS DESA SEBAGAI KOORDINATOR PPKD Read More »
STRATEGI SEKRETARIS DESA DALAM MENJAGA INTEGRITAS VERIFIKATOR Oleh: NUR ROZUQI* Inti dari profesionalisme Sekretaris Desa dalam menjaga integritas tata kelola desa. Untuk mengatasi tantangan dalam menjalankan fungsi verifikasi dokumen kegiatan
STRATEGI SEKRETARIS DESA DALAM MENJAGA INTEGRITAS VERIFIKATOR Read More »
SOP VERIFIKASI DOKUMEN KEGIATAN ANGGARAN Oleh: NUR ROZUQI* SOP (Standard Operating Procedure) verifikasi dokumen kegiatan anggaran oleh Sekretaris Desa adalah alat penting untuk memastikan proses verifikasi berjalan terstruktur, konsisten, dan
SOP VERIFIKASI DOKUMEN KEGIATAN ANGGARAN Read More »
PERAN SEKRETARIS DESA SEBAGAI VERIFIKATOR Oleh: NUR ROZUQI* Peran Sekretaris Desa sebagai verifikator dokumen kegiatan anggaran memang strategis, tetapi juga penuh tantangan. Berikut adalah tinjauan komprehensif mengenai berbagai tantangan yang
PERAN SEKRETARIS DESA SEBAGAI VERIFIKATOR Read More »
SEKRETARIS DESA VERIFIKATOR Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah uraian lengkap mengenai peran Sekretaris Desa sebagai verifikator dokumen kegiatan anggaran, yang mencakup dasar hukum, fungsi teknis, serta implikasi dalam tata kelola
SEKRETARIS DESA VERIFIKATOR Read More »
MODUS BIMBINGAN TEKNIS APARATUR PEMERINTAHAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* Ini penjelasan lengkap mengenai modus bimbingan teknis (bimtek) aparatur pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh instansi tertentu bekerja sama dengan lembaga bimtek
MODUS BIMBINGAN TEKNIS APARATUR PEMERINTAHAN DESA Read More »
MODUS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA Oleh: NUR ROZUQI* Begini penjelasan lengkap mengenai modus pengadaan barang di desa yang diinstruksikan oleh Dinas yang membidangi Desa dengan melibatkan suplier abal-abal
MODUS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA Read More »
SIKAP RAKYAT TERHADAP MOU ATAU KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA YANG TIDAK SESUAI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh: NUR ROZUQI* Sikap rakyat terhadap MoU atau kerja sama desa dengan pihak
KONSEKUENSI HUKUM DARI MOU ATAU KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU Oleh: NUR ROZUQI* Konsekuensi hukum dari MoU atau kerja sama
