PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH MELALUI MUSYAWARAH KELURAHAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi, serta menjadi salah satu instrumen penting dalam […]
PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH MELALUI MUSYAWARAH KELURAHAN Read More »
PENDIRIAN BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA KETERLIBATAN PENUH ANGGOTA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi. Prinsip utama koperasi menempatkan rapat
PENDIRIAN BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA KETERLIBATAN PENUH ANGGOTA Read More »
PENDIRIAN BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA MUSYAWARAH ANGGOTA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi. Prinsip utama koperasi adalah pengambilan keputusan
PENDIRIAN BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA MUSYAWARAH ANGGOTA Read More »
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DENGAN DALIH PINJAM PAKAI Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Tanah kas desa merupakan aset strategis yang dimiliki desa dan berfungsi
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA PERJANJIAN SEWA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Tanah kas desa merupakan salah satu aset penting yang dimiliki desa dan
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA IZIN GUBERNUR Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Tanah kas desa merupakan aset strategis yang dimiliki desa dan berfungsi sebagai
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA IZIN GUBERNUR Read More »
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA PERATURAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Aset desa, termasuk tanah kas desa, merupakan sumber daya strategis yang harus
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA PERATURAN DESA Read More »
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK BANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TANPA MUSYAWARAH DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Tanah kas desa merupakan salah satu aset strategis yang dimiliki desa dan
PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK JAMINAN PINJAMAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG BERTENTANGAN DENGAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada
PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI DESA MERAH PUTIH MELALUI MUSYAWARAH DESA YANG BERTENTANGAN DENGAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi sebagai badan hukum memiliki kedudukan
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH MELALUI MUSYAWARAH DESA YANG BERTENTANGAN DENGAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia.
BELAJAR TRANSPARANSI DARI DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa transparansi, akuntabilitas sulit diwujudkan. Desa sebagai unit pemerintahan
BELAJAR TRANSPARANSI DARI DESA Read More »
MANFAAT KETERLIBATAN WARGA DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Keterlibatan warga dalam perencanaan dan penganggaran desa merupakan inti dari demokrasi lokal. Desa bukan sekadar unit administratif,
MANFAAT KETERLIBATAN WARGA DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA Read More »
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA DALAM KERANGKA UU DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Perencanaan dan penganggaran desa merupakan dua proses yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi fondasi
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA DALAM KERANGKA UU DESA Read More »
KAPASITAS DAN KINERJA DESA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Kapasitas dan kinerja desa merupakan komponen penting dalam mewujudkan kemandirian desa. UU Desa hadir dengan semangat memberikan kewenangan
KAPASITAS DAN KINERJA DESA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN Read More »
SEMANGAT “SATU DESA, SATU RENCANA, SATU ANGGARAN” DALAM UU DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan UU Desa menghadirkan paradigma baru dalam pembangunan desa dengan semangat satu desa, satu rencana, satu
SEMANGAT “SATU DESA, SATU RENCANA, SATU ANGGARAN” DALAM UU DESA Read More »
PENTINGNYA AD/ART DALAM PENGUATAN BUM DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan BUMDes terus didorong sebagai motor penggerak ekonomi berbasis desa. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal.
PENTINGNYA AD/ART DALAM PENGUATAN BUM DESA Read More »
STRUKTUR DAN PERMODALAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI LOKAL Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan BUMDes merupakan salah satu prioritas pembangunan desa yang digulirkan pemerintah sejak 2017, bersama dengan program Prukades, pembangunan
STRUKTUR DAN PERMODALAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI LOKAL Read More »
BUMDES SEBAGAI PILAR SOSIAL DAN KOMERSIAL EKONOMI DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan perekonomian desa, memperkuat pendapatan asli desa,
BUMDES SEBAGAI PILAR SOSIAL DAN KOMERSIAL EKONOMI DESA Read More »
BUMDES SEBAGAI BASIS GERAKAN EKONOMI DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan BUMDes dihadirkan sebagai motor penggerak ekonomi desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadirannya tidak boleh dipandang sekadar memenuhi target
BUMDES SEBAGAI BASIS GERAKAN EKONOMI DESA Read More »
DINAMIKA INISIATIF DAN PENGELOLAAN BUM DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa. Menariknya, inisiatif pendirian BUMDes
DINAMIKA INISIATIF DAN PENGELOLAAN BUM DESA Read More »
BUMDES DALAM KONSTRUKSI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menghadirkan paradigma baru dalam melihat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.
BUMDES DALAM KONSTRUKSI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 Read More »
BUMDES DAN TANTANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Sejak lama desa telah menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah hadir untuk memperkuat
BUMDES DAN TANTANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA Read More »
SIKAP RAKYAT YANG IDEAL BILA PENGELOLAAN CSR DARI PERUSAHAAN DI DESA TIDAK MELIBATKAN PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen
SIKAP RAKYAT YANG IDEAL BILA DANA SUMBANGAN PABRIK UNTUK PEMBANGUNAN DESA HANYA MASUK SAKU APARATUR DESA DAN TIDAK MASUK REKENING KAS DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Dana sumbangan dari
SIKAP RAKYAT YANG IDEAL BILA DESA DENGAN BANYAK PABRIK MEMILIKI PADes RENDAH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian desa.
SIKAP RAKYAT YANG IDEAL BILA DESA DENGAN BANYAK PABRIK MEMILIKI PADes RENDAH Read More »
KONSEKUENSI HUKUM BILA PENGELOLAAN CSR DARI PERUSAHAAN DI DESA TIDAK MELIBATKAN PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk
KONSEKUENSI HUKUM BILA DANA SUMBANGAN PABRIK UNTUK PEMBANGUNAN DESA TIDAK MASUK REKENING KAS DESA DAN HANYA MASUK SAKU APARATUR DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Dana sumbangan dari pabrik kepada
KONSEKUENSI BILA DESA DENGAN BANYAK PABRIK TAPI MEMILIKI PADES YANG RENDAH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan desa. Secara logis,
KONSEKUENSI BILA DESA DENGAN BANYAK PABRIK TAPI MEMILIKI PADES YANG RENDAH Read More »
FENOMENA PENGELOLAAN CSR PERUSAHAAN DI DESA YANG TIDAK MELIBATKAN PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi
